Bagaimana Megaproyek Ibukota Baru Indonesia Mengundang Bencana Iklim dan Menghancurkan Masyarakat dan Perempuan Adat Suku Balik di Kalimantan Timur
Pemerintah Indonesia saat ini sedang menyiapkan gimmick pada Conference of The Parties ke-27 (COP 27), The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Mesir, November ini. Mereka mengubah target penurunan emisi gas rumah kaca yang semula 29 persen menjadi 31,89 persen melalui upaya sendiri, dan sebesar 41 persen meningkat menjadi 43,20 persen melalui dukungan internasional dalam enhanced nationally determined contribution (ENDC).
Namun di tapak, hal terjadi sebaliknya, “urbanisme” baru ini justru mendorong Indonesia jatuh lebih dalam pada jebakan ekstraktivisme dan mengundang bencana Iklim. Perusakan oleh industri ekstraktif akan meningkat dan meluas.
Demi memasok kebutuhan material dan energi akan lebih banyak lagi penggalian pasir, karst dan batu material. Pesisir dan pulau-pulau kecil akan dibongkar dan sumber-sumber airnya diracuni untuk Nikel, bahan baku baterai kendaraan listrik. Bersamaan batubara akan tetap dibakar untuk menggerakkan smelter-smelternya. Begitu juga perampasan lahan untuk proyek energi dan ekstraksi air melalui bendungan raksasa.
Melampaui itu, di atas 256 ribu luas konsesi megaproyek ibukota ini berdiri ruang hidup yang menyejarah masyarakat adat suku Balik bersama masyarakat lokal lainnya, mereka akan menjadi saksi bagi tamatnya ruang hidup tersebut untuk kesekian kalinya. Gempuran ini sudah dan masih melahirkan kecemasan dan ketakutan bahkan juga menciptakan kerusakan dan kehilangan yang tidak bisa dihitung dan digantikan, termasuk pada masyarakat dan perempuan suku Balik yang tinggal di bentang ruang hidup Sungai Sepaku yang juga ditetapkan sebagai Ring satu dan pusat pembangunan Ibukota baru ini. Ladang, kebun, kuburan leluhur digusur bahkan pengetahuan dan penghidupan mereka seperti anyaman atap nipah akan lenyap beriringan dengan proyek memotong dan membendung sungai di sana.
